Oleh: padangkomunikasi | Mei 7, 2010

Kabut Islam

Islam adalah agama yang tinggi, dan tidak yang tinggi selain Islam. Akan tetapi, kenyataan berkata lain, Islam diselimuti oleh kabut-kabutnya. Dr. Alkhendra, M.Ag. – dalam khutbahnya di IAIN Imam Bonjol Padang – menyatakan ada beberapa kabut yang menyelimuti umat Islam belakangan ini. Pertama, kabut kelalaian atau kealpaan. kedua, kabut keraguan. Ketiga, kabut kemalasan.

Orang mengatakan, Islam itu dihancurkan oleh umatnya sendiri. Dalam hal ini, ada beberapa aspek yang dapat kita lihat. Pertama, Aspek pendidikan. Islam memandang serius terhadap ilmu pengetahuan. Makanya Allah mengangkat derajat orang-oeang yang berilmu pengetahuan. yang menjadi permasalahannya adalah siapakah orang-orang yang berilmu tersebut. Kenyataannya, ketika kita simpati kepada seseorang karena keilmuannya, ternyata hal itu tidak menjamin terhadap kualitas yang telah dijanjikan Islam. Demikian juga mungkin dengan apa yang terjadi terhadap diri kita, keluarga kita, kampus kita, negeri kita, yang sewajarnya menjadi contoh dan panutan, ternyata hal itu tidak bisa menjamin diri kita. Karena memang kekaburan dalam memahami orang berilmu pengetahuan, tepatnya orang yang dibilang “cerdas”. Orang pintar tidak bisa disama dengan orang cerdas. Orang yang cerdas, cerdas akal dan cerdas hati. Sehingga perpaduan itu akan melahirkan peduli terhadap lingkungannya.

Kedua, aspek kepribadian. Islam memandang kepribadian sebagai hal yang tidak bisa dianggap remeh. Salah satu ajaran Islam yang sangat urgen adalah pandangan yang serius terhadap akhlak dan moral. Moral menjadi pondasi untuk berdirinya kaum yang berkualitas. beberapa bentuk kepribadian yang ditinggalkan umat Islam adalah kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, kerapian, ketertiban, etika dan lain sebagainya.
Inilah sesungguhnya yang menjadikan Islam itu tinggi, tetapi justru bagi kebanyakan umat Islam, hal itu banyak ditinggalkan. Untuk mengangkat kembali, agar kita menjadi umat terbaik adalah dengan memulai dari diri sendiri, keluarga, dan orang lain.

Wallahu ‘Alam bi Shawab…

Oleh: padangkomunikasi | April 29, 2010

Liputan media massa Barat tentang Islam

1. Latar Belakang diskonsepsi liputan media  Massa barat terhadap Islam.

Diskonsepsi liputan masssa media Barat dilatar belakangi oleh beberapa hal. Di antaranya;

a.Teologis.

Teologis berkaiatan dengan Muhammad sebagai nabi. Muhammad adalah sang musuh bagi kristus. Jelasnya Muhammad adalah  anti kristus dan ummat Islam adalah pewarisnya. Muhammad lahir ke dunia tepatnya di dunia Arab di ibaratkan orang yang melawan terhadap institusi saat itu.  Maka dalam kristen orang yang menghina Muhamamd dan terbunuh adlah  adalah prajurit Tuhan kristus. Hal ini dibuktikan pada tahun  859 Masehi Paul alvaro  di jatuhi hukuman mati oleh  pemerintahan Islam karena mengina nabi, ia mengatakan bahwa nabi muhammad sang penipu.[1]

1).Kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam yang mulai nampak merupakan tantangan besar bagi Barat. Islam bangkit berati persiapan sang anti kristus ( great pretender).  Di zaman ini nampak sekali dampak dari kebangkitan tersebut, hal ini juga dikaitkan dengan tesis P.Hungtington, dengan rumus clash civilivation, akan ada benturan antara budaya Islam dengan Barat. Akan tetapi Amerika menyikapi lebih destruktif dan  melakukan penyerangan terhadap negara-negara Islam , dan seakan menolak tesis  di atas.

2). Simbol- simbol  Islam yang di tampilkan di dalam Media.

a.Islam simbol anti toleran. Dalam liputan media Barat reaksi ummat Islam terhadap kasus Salman Rusdie  adalah bukti tidak tolerannya umat Isalm. Tapi Barat  dan rakyat Inggeris lupa bahwa raja  louis pada tahun 1242 menghukum dan membunuh bagi siapa saja yang menghina kristus[2]

b.Foundamentalis, konservatif dan ektrim, muslim garis keras. Umat yang berpola pikir tektual dan skriptualisme an sich.[3] Melalaui media massa Bara melakukan perang propaganda dengan melakukan obfuskasi, disinformasi, desepsi dan diversi.

  1. Terorisme. Hal ini ditampilkan dalam produksi film-film Barat. Salah satunya perusahaan  a dadug marlette. Yang intinya nabi umat Islam adalah teroris.
  2. Khilafah. Khilafah adalah simbol zaman batu, dunia yang jumud dan khilafah adalah sistem pemerintahan penuh darah.

Jelasnya, Medi massa Barat menampilkan Islam dari sisi picture of Head lewat media massa tidak pada reality of the word Islam  atau  ummat Islam.

2.Beberapa kendala  untuk mencairkan miskonsepsi bagi media Barat.

a.Arogansi Barat. Negara Barat merasa  sebagai penguasa, sampai pada informasi pun menamakan diri sebagai the empire information. Sedangkan negara-negara Isalm  adalah budak atau dengan istilah yang pupuler adalah racial segregation /pemisahan rasial.  Meskipun ilmu pengetahuan telah berusaha  mengkritisi dan mengapuskan teori tentang superioritas rasial yang pernah di pegang pada satu masa tertentu[4],  Barat tetap menggunakan teori tersebut walaupun Barat selalu mengkampanyekan persamaan ras di negara-negar non eropa. Tegasnya Barat  pejuang persamaan rasial yang  superioritas rasial. Sama halnya dengan problem Amerika pembicara demokrasi yang otoriter.

b.Semanggat salibisme. Hal ini terbukti  seorang panglima perang Inggeris, ketika berhasil memasuki Baitul Maqdis  tahun 1917 dengan  perkataannya yang terkenal Now ended the crusade, atau juga kata yang di ucapkan oleh panglima pasukan Prancis,  yang bernama Henry gouroud, ketika memasuki Damaskus lalu berdiri di makam Salahudddin al-Ayubi, sekarang kami telah kembali,hai salahuddin.”

C. Pers dan kebangkitan umat

1.Prolog

Kebangkitan umat  disebabkan oleh beberapa unsur , salah satunya adalah pres sebagai unsur kebangkitan umat. Benarkah umat bangkit karena pers? Apa bentuk-bentuk kebagkitan umat yang disebabkan oleh pers? Apa realitas sebenarnya hari ini bila dikaitkan  hubungan antara kebangkitan dan umat.

Ibnu Khaldum dalam teorinya mengatakan bahwa setaiap bangsa dan umat termasuk umat Islam mengalami beberapa fase, fase pertumbuhan, perkembangan, keemasan atau kejayaan, fase kemunduran , kehancuran dan fase kebangkitan.[5]

2.Kkebangkitan Umat dan hubungannya dengan Pers.

Dalam perspektif sejarah, setelah umat Islam mengalami masa kemunduran, maka munculah beberapa pemikiran untuk kebangkitan umat dengan cara berdakwah melaui pers atau media massa, karena formulasi dakwah[6] sangat menentukan keberhasilan  dakwah dan kebangkitan umat.

Salah satu pers yang telah terbukti berperan dalam kebanhgkitan umat adalah majalah Almanar oleh Rasyid Ridha dan  urwatul Wutsqa yang terbit di paris pada akhir adab XIX.

Kebangkitan umat pada saat itu dapat dilihat b ahwa umat harus lepas dari kolonialisme dan perpejahan anatar umat Islam . Sedangkan masa sekarang di acad informasi ini umat dapat dikatakan bangkit bila mampu keluar dari imperialisme dan kolonialisme gaya baru. Sanggupkan Media dan pers Islam ikut berpean menyadarkan umat Islam. Mampu Pers Islam ynag banyak muncul ditanah air ini, berperan dalam kebnagkitan umat? Mari berdialog untuk kebngkitan Umat.


[1] Karen Amstrong, Muhammad  The Propeth, (  Monterial: Publition Age, 1999) , h. 102.

[2] Ibid.

[3] Farid Wadjdi, Penyesatan Barat, Al-Wa’ie, No. 30 tahun III, 1-28 Februari, 20003.

[4] Yusuf Al-Qardhawy, Islam Peradaban Masa Depan,(Edisi Indonesia), ( Jakarta:  Pustaka Al-Kautsar,  1996), h.185

[5]Harun Nasution, dalam kuliah Pemikiran Islam, Pascasarjan IAIN Padang ( Padang: Kuliah Perdana, 1998).

[6]Abu Zahrah, Dakwah Islam (edisi Indonesia), (Bandung Rosda karya: 1994), h.54

Oleh: padangkomunikasi | April 29, 2010

MEDIATING CROSS CULTURE THEORY

A. Otonomi Daerah dan berbagai masalahnya

Salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan kebijakan otonomi daerah. (Syamsudddin Haris, 2005: 347). Secara filosofis otonomi daerah adalah “kemandirian.” Kemandirian bukan dalam arti membiarkan pemerintah daerah berjalan sendiri tanpa keterikatan dengan pemerintah pusat, melainkan kemandirian dalam makna perimbangan yang adil. Di antara tujuan otonomi daerah adalah pemberdayaan kemampuan dan peningkatan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, mewujudkan perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah  tanpa mengesampingkan kemandirian masyarakat daerah.
Pada sisi lain, otonomi daerah adalah memberikan pengakuan terhadap komunitas lokal untuk mengekpresikan budayanya masing-masing, sebagai basis dalam mengembangkan sistem, kebijakan dan struktur politik di dearah masing-masing. Dalam kosteks ini, komunitas lokal dengan karakteristik budaya yang khas menjadi penentu segala bentuk kebijakan yang dikembangkan oleh setiap daerah otonom. Hal ini menunjukkan, pengelolaan masyarakat di era otonomi daerah tak bisa dilepaskan dengan upaya untuk kembali merekonstruksikan budaya-budaya lokal dengan menghindari segala upaya penyeragaman dari pemerintah pusat. Dengan demikian, sekiranya kerangka pemikiran ini diterapkan, maka masyarakat lokal akan memiliki atau tidak terasing lagi dengan budayanya sendiri. Implikasi lebih jauh dari itu menghasilkan beberapa hal, pertama, bagi komunitas daerah akan semakin merasa at home, untuk selanjutnya akan semakin mengakui eksisensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, pemerintah pusat akan mengembangkan pola manajemen Indonesia dengan sistem politik di daerah-daerah otonomi yang beragam, sehingga ketegangan-ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah akan dapat dihindarkan, karena telah membuat “kontrak sosial” berupa pengakuan atas nilai-nilai budaya lokal. (Laode Ida, 2003: 5)
Persoalannya, ketika suatu daerah hendak menunjukkan identitas budayanya sebagai wujud demokratisasi, pada saat yang sama juga muncul berbagai persoalan. Persoalan tersebut antara lain, politik, sosial ekonomi, perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan daerah dan problem komunikasi antarbudaya yaitu problem komunikasi antara penduduk asli dengan etnis pendatang yang berdomisili di daerah yang otonom.
Sumetera Barat sebagai salah satu propinsi di Indonesia, dengan sosialisasi otonomi daerah, memunculkan berbagai persoalan yang hampir sama dengan daerah lain. Persoalan yang terkait dengan otonomi daerah bisa saja muncul dari aspek politik, sosial ekonomi,  dan komunikasi antarbudaya di beberapa Nagari, Propinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat dengan sosialisasi otonomi daerah bermuara kepada beberapa kebijakan pemerintah daerah yang sangat berpengaruh terhadap kultur (nilai-nilai budaya), sosiokultural (pengalaman interaksi antara anggota budaya) dan psikokultural  dalam  kehidupan sosial  di Sumatera Barat.
Program otonomi daerah di Sumatera diyakini dapat mengakomodir percepatan proses demokratisasi, terwujudnya keadilan dan pemerataan bagi seluruh masyarakat, namun pada sisi lain berhadapan dengan kenyataan belum ada kemampuan para elit politik lokal menyampaikan pesan-pesan tersebut dalam bingkai lintas dan antarbudaya. Melihat kecenderungan itu, tulisan ini ingin mengambarkan catatan etnografi tentang perbedaan budaya dan implikasinya terhadap komunikasi antarbudaya di salah satu nagari di Sumatera Barat, yaitu Nagari Lunang. Gambaran secara umum di wilayah ini bahwa proses pembauran atau akulturasi dalam masyarakat yang berbeda budaya pada kenyataanya sampai saat ini masih menghadapi hambatan komunikasi antarbudaya. Interaksi sosial di Nagari Lunang bahwa etnisitas setiap etnis sangat kuat, sehingga menyulitkan pembentukan nagari Lunang sebagai melting pot atau suatu setting sosial yang mampu menciptakan budaya baru. Karena hal itu belum terjadi, akibatnya nilai-nilai positif dari suatu etnis belum bisa diterima oleh kalangan etnis lain dan sebaliknya. Sulitnya pembentukan melting pot tersebut disebabkan oleh susana yang mindless dan tidak ramah dalam komunikasi antarbudaya. Kondisi ini dapat dipastikan memecah belah kesatuan antaretnis di era otonomi daerah. Oleh karena itu memerlukan perhatian atau penanganan yang lebih serius secara konseptual, komprehensif dan integral.

B. Mindless dalam Komunikasi Antarbudaya di Era Otonomi daerah.
Tulisan ini beranjak dari asumsi bahwa setiap masyarakat majemuk akan menghadapi masalah komunikasi antarbudaya dalam setiap konteksnya. Mengingat di Nagari Lunang belum terdapat bangunan komunikasi antarbudaya, sementara disisi lain terdapat tingkat heterogenitas masyarakat di era otonomi daerah. Berdasarkan kenyataan tersebut, tulisan ini memberikan gambaran mindless (ketidakramahan) dalam komunikasi antara etnis Minang dan etnis Jawa di Nagari Lunang pada era otonomi Daerah.
Dalam konteks otonomi daerah, hal yang menarik untuk dicermati di wilayah ini adalah:
Pertama, perubahan struktur dan tatanan pemerintahan terendah, yaitu kembali ke sistem pemerintahan nagari. Kembali ke sistem pemerintahan nagari dipahami oleh masyarakat Minangkabau di wilayah ini, adalah  upaya revitalisasi nilai-nilai budaya Minangkabau.
Kedua, konsep penghargaan terhadap pendatang, dengan anjuran masuk suku Minangkabau. Dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau berpegang teguh dengan adat budayanya. Salah satu tugas budaya mereka adalah memberikan penghargaan atau memberikan status terhadap etnis lain yang berada di wilayah nagari tertentu. Bentuk penghargaan tersebut  dengan cara, agar etnis lain bergabung ke salah satu suku di Minangkabau. Inilah persoalan yang mengiringi  polemik kembali ke nagari, salah satunya adalah pengukuhan status transmigran (eks.Transmigran) dalam suku Minang dan status anak laki-laki Minang yang mempunyai ibu non Minang.( Salmadanis dan Duski Samad, 2003:165)
Ketiga, penerapan filosofi adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah   (ABS-SBK). Penerapan filosofi tersebut, sebenarnya telah lama ada pada masyarakat Minangkabau, (Muhammad Adlin Sila, 2001: 154), akan tetapi dengan otonomi daerah, penerapan  filosofi ini lebih mendapat legitimasi secara formal dan kultural.
Pesan-pesan tentang kembali ke nagari, masuk suku dan penerapan ABS-SBK yang disampaikan oleh etnis Minangkabau (baik yang disampaikan oleh ninik mamak, wali nagari, maupun antarpribadi) mendapat tanggapan yang beragamam dari etnis lain. Mayoritas pesan-pesan tersebut mendapat respon yang kurang baik dari etnis lain. Hal ini wajar karena secara teori komunikasi antarbudaya bahwa pandangan dunia yang dianut etnis tertentu, mempengaruhi cara mereka memberikan makna pesan yang diinformasikan oleh etnis lain. (Deddy Mulyana, dan Jalaluddin Rakhmat, 2001:241). Kenyataan yang dapat diamati bahwa pandangan dunia, nilai-nilai dan organisasi sosial antara masing-masing etnis berbeda, sehingga mengakibatkan perbedaan persepsi terhadap simbol dan peristiwa sosial yang terjadi dilingkungan mereka. Kondisi ini membuktikan bahwa derajat perbedaan budaya berimpikasi pada komunikasi antaretnis di wilayah ini. Implikasi tersebut lebih mengarah kepada  suasana komunikasi yang kurang ramah (mindless) dibanding komunikasi yang ramah (mindfulness). Secara konseptual, kondisi ini membenarkan pendapat Gebner, yang dikutip oleh Gabriel Wiemen  bahwa: “Human beings are the only species that tell stories and live by the stories they believe.” (Gabbriel Weimann, 2000:76)
Tesis tersebut mengatakan bahwa suasana sosial manusia terbentuk dari pesan-pesan yang selalu mereka komunikasikan.
Dampak lain dari otonomi daerah yang mengiringi kembali ke pemerintahan nagari, adalah anjuran masuk suku bagi seluruh warga nagari apapun etnis dan budayanya serta penerapan falsafah ABS-SBK. Beberapa nilai lokal, dirasakan oleh etnis Jawa memberi peluang dan kesempatan yang lebih luas kepada etnis Minang. Kesempatan tersebut meliputi wilayah sosial, budaya dan politik kepada “ruang asa” etnis Minang untuk mendominasi pemerintahan nagari, yang sekaligus membatasi ruang gerak etnis Jawa. Efek yang lebih jauh dari itu, bahwa proses komunikasi antaretnis mengalami mindless, yang berakibat pada  komunikasi antaretnis yang tidak efektif di era otonomi daerah. Persoalan ini timbul karena proses komunikasi antaretnis diwarnai oleh disintegrasi sosial di antara mereka yang memiliki latar belakang perbedaan budaya yang mengakibatkan problem komunikasi antarbudaya.
Proses komunikasi sosiologis di wilayah ini, pada akhirnya mengalami hambatan. Hambatan tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan sistem budaya masing-masing etnis, hasil pengalaman komunikasi antaretnis,  prasangka sosial, dan belum adanya kompetensi komunikator dan komunikan antarbudaya, walapun pada sisi lain telah muncul  kelompok anggota  budaya sebagai penengah, namun belum mengurangi keresahan dalam interaksi sosial di era otonomi daerah.  Kondisi ini muncul, karena pada saat yang sama, pihak-pihak yang berkomunikasi berusaha untuk mengomunikasikan identitas-identitas yang mereka inginkan dalam berinteraksi. Mereka berupaya untuk memperten-tangkan atau mendukung identitas-identitas orang lain. Dengan kata lain terjadi suatu proses negosiasi identitas yaitu proses interaksi transaksional antara etnis Minang dan etnis Jawa dalam situasi antarbudaya.
Suasana komunikasi yang mindless (yang tidak ramah) salah satunya disebabkan oleh etnotrisme. Etosentrisme adalah cara pandang seseorang terhadap budaya lain, dengan kerangka budaya sendiri. Dalam konteks komunikasi antarbudaya, manusia mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri dan kelompoknya, disebabkan menganggap kelompoknya lebih baik dari kelompok lainnya. Etnosentrisme adalah cara pandang seseorang terhadap kehidupan budaya lain menurut kacamata budaya sendiri. Pandangan semacam ini, seringkali mengasumsikan bahwa budaya lain jelek dibanding budaya sendiri. Dalam bentuk yang normal, etnosentrisme adalah sikap yang positif terhadap kebudayaan sendiri. ( Roger M. Keesiing, 1999: 68)
Tegasnya dalam hal-hal tertentu, etnosentrisme memang baik, karena individu ataupun kelompok akan menghargai kebudayaannya secara sadar. Sebaliknya, etnosentrisme juga membawa dampak negatif, manakala seseorang atau kelompok memaksakan kehendak pada pihak lain bahwa budayanya yang paling benar dan harus diikuti oleh budaya lain. Paham etnosentrisme sering menutup kemungkinan pengembangan budaya dan menutup diri untuk belajar budaya lain. Seseorang yang sangat etnosentrik dapat saja bersifat sinis terhadap budaya lain dan memuji budaya sendiri ( Larry A. Samovar, 2006 :194-195)
Dalam pandangan, Alo Liweri, pada dasar bersifat individualistis (etnosentris) yang mementingkan diri sendiri yang pada akhirya melahirkan budaya antagonistik. Aturan, etika dan budayanya dianggap paling bernilai. (Alo Liliweri, 1991: 105). Senada dengan itu Neulip, paham etnosentris, pada akhir bisa mengarah kepada konsekuensi tertentu kepada orang lain.  Atas dasar ini ada tiga aspek yang sangat terkait dengan etnosentrisme; 1) setiap  masyarakat selalu memiliki sejumlah ciri kehidupan sosial yang dapat dihipotesiskan sebagai sindrom; 2) sindrom-sindrom etnosentrisme secara fungsional berhubungan dengan susunan dan keberadaan kelompok serta persaingan antar kelompok, sehingga bila semakin besar etnosentrisme suatu kelompok maka semakin besar solidaritas kelompok tersebut; 3) adanya generalisasi bahwa semua kelompok menunjukkan sindrom tersebut. Aktualisasi sindrom tersebut muncul dalam bentuk kelompok intra yang aman (in group) dan memandang remeh terhadap kelompok luar (out group).
Dalam pandangan etnis Jawa, etnis Minang tidak bisa basa dan tidak tahu unggah ungguh. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh pengalaman interaksi antaretnis, dan menyebabkan etnis Jawa tidak mau masuk suku Minang. Etnis Minang dalam berbahasa  memang tidak mempunyai tingkatan sebagaimana etnis Jawa, yang selalu menekan pada jenis tingkatan bahasa, yaitu ngoko dan kromo. Pada sisi lain sebenarnya etnis Minang, juga mempunyai aturan berbahasa menurut budaya mereka. Aturan tersebut meliputi kato   mendaki, melereng, mendata dan menurun, yang tentu berbeda dengan etnis  Jawa.  Pandangan teresebut dapat dikatagorisaikan sebagai etnosentrisme.
Kembali ke nagari sebagaimana yang diamati  oleh etnis Jawa,  bahwa etnis Minang membangun sekat-sekat budaya masa lalu mereka. Sekat-sekat budaya tersebut adalah kultus baru yang sebenarnya sudah lama dan simbol-simbol baru yang sudah lama, diberi makna baru sebagai penegasan eklusifisme baru. Kondisi inilah menurut etnis Jawa, bahwa etnis Minang (terutama Minang Pribumi) membina kelompok-keompok eklusif. Dari berbagai informasi yang diberikan oleh informan Jawa, pengalaman komunikasi antaretnis menunjukkan, bahwa etnis pribumi  tidak ramah, dibanding dengan etnis Minang pendatang
Kondisi sosial seperti gambaran di atas, merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh  masyarakat Nagari Lunang di era otonomi daerah. Masing-masing etnis di  wilayah ini masih sering menampakkan kohesi sosial yang erat bagi etnisnya. Dengan kata lain kerukunan antaretnis rendah, lebih-lebih kerukunan nasional dalam kerangka nagari.  Salah satu akibatnya, dalam pergaulan sehari-hari, etnisitas setiap etnis sangat ditonjolkan. Orang Minang selalu memperlihat cara berfikir, berperasaan, bertindak lebih mengutamakan hubungan intraetnis (Minang dengan Minang) dari pada etnis lain (Jawa). Pergaulan antaretnis di Nagari Lunang pada gilirannya mengambarkan nuansa konteks komunikasi  mindless antara komunikator dan komunikan yang berbeda etnis. Dalam artikata komunikasi antarbudaya dalam kontek kembali ke nagari, masuk suku dan penerapan ABS-SBK, kurang empati, kurang terbuka dan kurang saling memberi dukungan, terhadap pesan-pesan tersebut. Hal ini disebabkan belum terdapat kompetensi komunikator agama dan adat lintas budaya.
Persepsi etnis Jawa terhadap etnis Minang yang kurang sopan karena tidak pandai berbahasa halus dan memberi lebel mbilung  dapat dikatagorikan sebagai etnosentrisme. Etnis Jawa menempatkan etikanya sebagai yang lebih baik dibanding dengan etika etnis Minang. Mereka memandang budaya Minang dari kacamata atau sudut pandang yang berasal dari budaya Jawa. Berdasarkan pemikiran teoritik, bahwa etnosentrisme dapat memberi konsekuensi pada komunikasi antarbudaya, yaitu berupa penolakan. Realitas yang dapat diamati kerena perasaan etnosentrik tersebut etnis Jawa tidak bersedia masuk suku.
Minang pribumi   berpandangan bahwa etnis Jawa tidak tahu dengan aturan adat salingka nagari. Mereka seharusnya seperti etnis Minang pendatang. Menurut etnis Minang pribumi etnis Jawa tidak berperilaku dima bumi dipijak, disinan langit dijunjung, dima ranting dipatah disinan aia disauk. Tidak mau masuk suku, berarti tidak menghayati falsafah Induk ditingga, induk didapati. Ekses kemudian, karena etnis Jawa tidak mau masuk suku, maka tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan nagari, atau dalam istilah budaya Minang, indak dibaok saili samudiek. Sikap membandingkan budaya Minang dengan budaya Jawa, dalam persoalan filosofi  hidup dengan ukuran budaya Minang, dapat dikatagorikan sebagai etnosentrisme, karena ada indikasi rasa bangga akan kebudayanya sendiri sekaligus menempatkan etnis Jawa pada level di bawahnya. Ini sejalan dengan perspektif Rogers, bahwa dalam etnosentrisme ada kecenderungan merendahkan budaya lain sebagai inferior dibandingkan  budaya sendiri.( Everett M. Rogers dan Thomas M.Steeinfatt, 1999:50).
Etnosentrisme tidak saja melekat pada diri manusia ketika lahir.  Etnosentrisme dipelajari dari lingkungan seseorang, dari pengalaman, dan dari berbagai peristiwa yang diamati dan dialami. Dalam penelitian ini, fenomena yang dapat diamati, sebagaimana sebagaimana uraian di atas,  bahwa pengalaman antaretnis (sosiokultural) menjadi latar belakang yang utama dari munculnya etnosentrisme, disamping faktor ekonomi, pemahaman keagamaan dan tingkat pendidikan. Faktor ekonomi terkait dengan sumber daya alam atau tanah ulayat. Kesenjangan ekonomi antara etnis Jawa dengan Minang dapat melatarbelakangi munculnya etnosentrisme, dengan klaim atas kepemilikan sumber daya alam. Perbedaan ekpresi keagamaan juga melatarbelakangi munculnya etnosentrisme. Hal ini terlihat  pada perdebatan dalam penerapan ABS-SBK. Dalam perspektif etnis Jawa ABS-SBK adalah klenengan, sementara dalam fram etnis Minang adalah menghidupkan spritualitas nilai-nilai keagamaan.
Fenomena di atas dapat dikatagorisasikan sebagai etnosentrisme, yaitu seseorang memandang budaya lain dengan kerangka budaya sendiri, bukan melalui kaca mata mereka. Dalam arti kata ketika etnis Minang  memandang budaya etnis Jawa, menurut kerangka budaya Minang. Kenyataan ini memperkuat teori Gudykunt (William  B. Gudykunst, 1996:h.43), bahwa dalam komunikasi antarbudaya manusia selalu dipengaruhi oleh cultural (antara lain nila-nilai budaya, pandangan dunia, sejarah dan organisasi sosial), sosiocultural  (pengalaman-pengalaman  interaksi antaretnis). Hal ini lebih menegaskan teori dalam komunikasi antarbudaya bahwa etnosentrisme adalah faktor penghalang  (barrier) utama dalam memahami budaya dalam komunikasi  antarbudaya. (Larry A. Samovar, et al. 2007 :234).

C. Munculnya Budaya Penengah di era Otonomi Daerah
Dalam perspektif Kajian Islam (Islamic Studies) bahwa kelompok penengah telah ada. Hal ini terbukti bahwa komunitas atau kelompok masyarakat yang ideal, adalah ketika setiap orang dalam komunitas tersebut mampu menjadi komunikator yang mampu berkomunikasi dan dapat diterima oleh semua golongan atau kelompok. Mereka mampu menjadi penengah ditengah problem sosial dan hambatan komunikasi antarbudaya. Dalam kajian Islam dikenal seorang sahabat yang telah didik oleh Nabi, untuk mampu menjadi seorang komunikator yang dapat diterima oleh semua golongan. Sahabat tersebut adalah Salman Alfarisi, yang dalam kitab Sunnah diberikan gelar  سلمان منا  ( Salmân dari kelompok kami) oleh kelompok Muhajirin dan Ashar. (Yusuf bin az-Zaki Abdurrahman Abû al-Hujjâj al-Mizzî, 1400 H/1980 M:h. 245-255)
Pada sisi lain gagasan tentang budaya tengah dalam membangun komunitas yang ideal digagas oleh  Tehranian ( Majid Tehranian, 1991:1-12) dan Mowlana (Hamid Mowlana, dalam Andi Faisal Bakti, 2004: h. 337-338)dengan inti kajian bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak sektarian, antiblok dan menghindari kekerasan.    Berdasarkan data lapangan dan analisis  teori William, Tehranian dan Larry Samovar, bahwa etnis Minang pendatang mempunyai orientasi budaya yang berbeda dibanding dengan etnis Minang pribumi dan etnis Jawa. Dalam orientasi budayanya mereka bersedia menerima siapa saja dan mau bekerja sama antaretnis. Mereka bersedia mengomunikasikan budayanya kepada orang lain. Mereka berusaha mempertahankan budaya yang lama dan menerima yang baru. Mereka berusaha berkomunikasi dengan suasana terbuka sehingga komunikasi antarbudaya lebih efektif.
Etnis Minang pendatang mampu memahami dan menerima budaya orang lain dan mengaplikasikanya dalam prinsip-prinsip norma universal. Mereka mempunyai sikap egaliter, membiarkan orang sama, atau berbeda  dan  menerima perbedaan ekpresi  keagamaan orang orang lain dalam dimensi etik keagamaan. Dengan posisi yang demikian etnis Minang pendatang telah memiliki kompetensi komunikator antarbudaya. Mereka mulai membangun budaya baru, ditengah problem komunikasi antaretnis di era otonomi daerah.
Berdasarkan temuan-temuan data dalam penelitian, maka penelitian ini menemukan Mediating Cross Culture Theory. Teori ini dibangun berdasarkan temuan-temuan penelitian dan dianalisis dengan berbagai teori, terutama temuan “penengah budaya” yang dimungkinkan mengarah kepada “budaya penengah” dalam komunikasi lintas dan antarbudaya. Kelompok penengah budaya di wilayah ini, adalah etnis Minang pendatang.
Etnis Minang pendatang mempunyai orientasi budaya yang berbeda dibanding dengan etnis Minang pribumi dan etnis Jawa. Dalam orientasi budayanya mereka bersedia menerima siapa saja dan mau bekerja sama antaretnis. Mereka bersedia mengomunikasikan budayanya kepada orang lain. Mereka berusaha mempertahankan budaya yang lama dan menerima yang baru. Mereka berusaha berkomunikasi dengan suasana terbuka sehingga komunikasi antarbudaya lebih efektif.
Etnis Minang pendatang mampu memahami dan menerima budaya orang lain dan mengaplikasikanya dalam prinsip-prinsip norma universal. Mereka mempunyai sikap egaliter, membiarkan orang sama, atau berbeda  dan  menerima perbedaan ekpresi  keagamaan orang orang lain dalam dimensi etik keagamaan. Dengan posisi yang demikian etnis Minang pendatang telah memiliki kompetensi komunikator antarbudaya. Mereka mulai membangun budaya baru, ditengah problem komunikasi antaretnis di era otonomi daerah. Fenomena di atas dengan analisis paradigma mikro induktif, dimungkinkan bisa terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia era Otonomi daerah.

Gambar
Munculnya Penengah Budaya dalam Komunikasi

Negosiasi dan Stimulan

D.Kesimpulan
Fakta keragaman budaya di Nagari Lunang dan beberapa nagari di Sumatera Barat pada era otonomi daerah, bukan alasan untuk tumbuhnya sentimen, dan kebencian antar etnis. Dengan bekal pemahaman dan kesalehan multikultural, masyarakat Lunang akan lebih bijak dalam menghadapi perbedaan dan menjadikan perbedaan itu sebagai sebuah kekuatan untuk membangun peradaban di Nagari Lunang. Persoalannya adalah sejauhmana kesadaran pemerintah dan masyarakat menjadikan setiap pendidikan berwawasan multikultural di wilayah ini, karena migrasi akan tetap ada disepanjang waktu.
Pemahaman tentang komunikasi antarbudaya, mutlak diperlukan bagi  segenap warga Nagari Lunang, begitu juga para pemimpin nagari, tokoh masyarakat dan para ulama. Pemahaman tentang komunikasi antarbudaya harus dilakukan melalui program proses pembelajaran sepanjang hayat (long life education), pengayaan (enrichment), pengalaman lintas dan budaya dialog melalui mata pelajaran di sekolah. Dengan demikian  interaksi antaretnis akan menjadi lebih toleran, terbuka, peduli, percaya diri, rasa hormat dan lapang dada dalam menghadapi perbedaan budaya, untuk kemudian mencari terapi penyelesaian masalah.Untuk penyelesaian masalah ini diperlukan peraturan perundang-undangan dan reedukasi dalam upaya menciptakan suasana aman, tenteram, adil, berkepastian hukum bagi seluruh warga di nagari Lunang.
Oleh karena itu, pemerintah Nagari Lunang dan Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu mengupayakan integrasi tata nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat masing-masing etnis yang ada di wilayah ini. Integrasi tersebut meliputi, keadilan dan persamaan perlakuan terhadap masing-masing budaya, menumbuh kembangkan keinginan akan pembangunan nagari, penghayatan  bersama akan sejarah, melahirkan konsesus untuk memelihara tertib sosial yang diaktualisasikan dalam bentuk  norma hukum, norma adat, norma agama dan sebagainya.

Daftar Pustaka

Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya
Abdullah, Taufik, “Adat dan Islam Suatu Tinjuan Tentang Konflik di  Minangkabau”, dalam Taufik  Abdullah  (ed),  Sejarah  dan Masyarakat  Lintasan Historis  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Pustaka  Firdaus, 1987.
______, “Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in the Early Decades of 20th Century” dalam Claire Holt (ed.), Culture and Politics in Indonesia, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1972.
Abercrombie, Nicholas, Stehen Hill dan Bryan S. Turner, Dictionary of Sociology, New York : The Penguin, 1984.
Adnan S, Anwar,  UU Pemerintahan Daerah & Perimbangan Keuangan, Jakarta: Forum Indonesia Maju, 2004.
Albrecht, Terance, et al., Human Communication: Principles Contexts and Skills, New York: Martin’s Press Inc., 1980.
Am, Syahmunir, “Musyawarah dan Mufakat dalam Adat Minangkabau”, dalam Firman Hasan (ed.) Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau, Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1988.
Amir, M.S., Masyarakat Adat Minangkabau : Terancam Punah, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2007.
Anwar, Chairul, Hukum-Hukum Adat di Minangkabau: Meninjau Alam Minangkabau, Jakarta: Segara Press, 1967.
Arifin, Anwar, Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar, Jakarta: Rajawali Audientia, 1992
Azra, Azyumardi, (ed), Agama dalam Keragaman Etnik Di Indonesia, Jakarta: BPPA Depag RI, 1998.
Bakti, Andi Faisal, Communication and Family Planning in Islam in Indonesia: South Sulawesi Muslim Perceptions of A Global Develpoment Program, Jakarta: INIS, 2004.
Barker, Chris, The Sage Dictionary of Cultural Studies, London: Sage Publications, 2004.
Bazan, B. Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum-Adat, Jakarta: Pradja Paramita, 1960.
Berger, Athur Asa, Media and Comunication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitatif Approaches, London: Sage Publications, 2000.
Branston, Gill, and  Roy Stafford, The Media Student’s Book, London: Routledge Tailor & Francis Group, 2003.
Bren D., Roben, Communication and Human Behavior, New Jersey: Prentice Hall Engewood, 1992.
Bogdan, Robert C. and Knopp Biklen, Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods, Boston: Allyn and Bacon Inc., 1982.
Brunner, Edward M., Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatera, New York: Transaction of the New York Academy of Series, 1961.
Cohen, Jodi R., Communication Criticis: Developing Your Critical Powers,  California : Sage Publications Ltd, 1998.
De Vito, Joseph A., Communication: Concepts and Processes, New
Dobbin, Cristine , Islamic  Revivalism in  A  Changing  Peasant Economi  Central Sumatera, London, Curzon Press, 1983.
Dodd, Carley. H., Dynamic of Intercultural Communication, Dubuque: Wm. C. Brown Company Publishers, 1999.
Endraswara, Suwardi, Metode, Teori Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
Erniwati, Asap Hio Di Ranah Minang, Yogyakarta :  Nabil Press, 2007.
Fisher, B. Aubrey, Teori-teori Komunikasi (Penyunting Jalaluddin Rakhmat), Bandung : Remadja Karya, 1986
Friedman, Jonantan Cultural Identity and Global Process,  New York: Sage, 1994.
Gazalba, Sidi, Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam, Pustaka al-Husna, Jakarta,  1989.
Geertz, Clifford, Tafsir Kebudayaan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.
Gibb, Jack, “ Devensive Communication” dalam Journal of Communication Volume 11, 1961.
Gidden, Anthony, Human Societis A. Reader, Canbridge: Politity Press, 1992.
Gudykunst, William B. dan Young Yun Kim, Communicating With Stagers An Approach To Intercultural Communication, USA : McGraw-Hill,1992.
Gudykunst, William B., Stella Ting-Toomy danTsukasa Nishida, (ed.), Communication In Personal Relationships Across Culture, California, Sage Publications, 1989.
Gudykunst, William B. dan Bella Mody, Handbook of International and Intercultural Communication, Second Edition, California: Sage Publication Inc., 2002.
Gudykunst, William B. dan Molefy Kete Sante, Handbook of International and Intercultural Communication, London: Sage Publications, 1989.
Gudykunst, William B. dan Stella Ting Toomy,  Culture and Interpersonal Communication, California: Sage Publications Inc., 1988.
Hadi, Y. Sumandiyo, Seni dalam Ritual Agama, Yogyakarta: Pustaka, 2006.
Al-Hamîdî, Abdullâh bin az-Zubair Abû Bakar, al-Hamîdî, Musnad al-Hamidi,Beirut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
Hamzah, ‘Abdu al-Latîf, Al-I’lâm wa al-Du’âyah, Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1978.
Husein, Ahmad dkk, Sejarah  Perjuangan  Kemerdekaan  RI di Minangkabau 1945-1950, Jilid I (Jakarta: Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau, 1991.
Ibrâhim, Muhammad, Asâlib al-Da‘wah fî al-Ma‘ashirah,  Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, 1998.
Johannesen, Richadr L., Etika Komunikasi, (Edisi Indonesia), Bandung: Rodakarya, 1996.
Katherine, Miller, Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts, USA: McGraw Hill, 2002.
Kato, Tsuyoshi, Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Tradition in Indonesia Ithaca: Cornell University Press, 1982.
Keesiing, Roger M.,  Antropolgi Budaya; Suatu Perspektif Kontemporer, Jilid 1 dan 2, alih bahasa oleh Samuel Gunawan dan R. G. Soekadijo, Jakarta: Erlangga, 1999
Kim, Young Yun    “Intercultural Communication Competence: A. System – Theoritic View”, In S. Ting Toomy And R. Korzenny, eds Cross – Cultural Interpersonal Communication, Newbury Par, CA: Sage Publications, 1991.
Kirk, Jerome and Marc L. Miller, Reliability and Validity in Qualitative Research, Vol. 1, Beverly Hills: Sage Publications, 1986.
Koentjaraningat, Kebudayaan Jawa, Jakarta : Balai Pustaka:  1984b.
_______, Masyarakat Terasing di Indonesia, Jakarta: Gramedia.1993.
_______, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
______,Sejarah Teori Antropologi II,  Jakarta: UI Press, 1990.
Le Vine, Robert A.  dan Donald T. Chambel, Ethnocentrisme (Theories of Conflict, Etnic Attitudes and Group Behavior, New York: Wadsworth Publ. Comp., 1972.
Leistyna, (ed.), Cultural Studies From Theory to Action, Australia : Blackweel Publishing Ltd, 2005.
Levis, Richard D. , When Cultures Collide: Managing Succesfully Across Cultures, London: Nicholas Brealey Publishing, 1996.
Liliweri, Alo, Gatra-gatra Komunikasi Antarbudaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
_______, Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya, Yogyakarta: LKIS, 2003
_______, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 2001.
Littelejonh, W. Stephen, Theories of Human Communication, New York: Wadsworth Publishing Company, 1996.
Mansoer, M. D. , dkk, Sejarah Minangkabau, Jakarta : Bhrata, 1970.
Marbangun,  H.,  Manusia Jawa, Jakarta : Inti Indayu Press, 1984.
Marut, D.K., “Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan Bagi Siapa” dalam Wacana: Otonomi Siasat Rezim Sentralistik, (Jurnal Ilmu Sosial Transformatif No. V. Yogyakarta:   Instit Press, 2000.
Masinambow, E.K. M, (ed), Koentjaraningrat dan Antrpologi di Indonesia,  Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1997.
Milner, Andrew and Browitt, Jeff Contemporery Cultural Theory,London: Routlegde, 2002.
Mitchell, J.C., (ed)., The Concept and  Use of  Social Network, dalam Social Network in Urban Situation, Manchestter University Press, 1969.
Al-Mizzî, Yusuf bin az-Zaki Abdurrahman Abû al-Hujjâj al-Mizzî, Tahdzîb al-Kamâl fî asmâ’ ar-Rijâl, (Beirut : Muassasat ar-Risâlâh, 1400 H/1980 M.
Mowlana, Hamid,  Global Communication in Transition The End of Diversity, London: Sage Publications: International Education and Professional Publisher, 1996.
Muhadjir, N. Metologi Penelitian Kualitatif: Telaah Positivistik Rasionalistik dan Phenomenologik, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
Mulyana, Deddy & Jalaluddin Rakhmat, (ed.), Komunikasi Antarbudaya (Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya), Bandung: Rosdakarya, 2001
Mutalib,  Hussin, Islam dan Etnisitas: Perspektif Politik Melayu, (Edisi Indonesia), Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995.
Naim, Moctar, Merantau:Pola Migrasi Etnis Minangkabau, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979.
Neulip, James W., Intercultural Communication : A Contextual Aprrpach,  London : Sage Publications, 2006.
Nuh, Sayyid Muhammad, Fiqh al-Da’wah al-Fardiyah fî al-Manhaj al-Islâmî, Mesir : Dâr al-Wafa’ al-Mansurah, 1990
Pamuji, Heru, “Imbas Euforia Otonomi Daerah”, dalam Gatra, Edsi April, Jakarta: Era Media Informasi, 2007.
Pelly, Usman, Kualitas Bermasyarakat: Sebuah Studi Peranan Etnis dan Pendidikan dalam Keserasian Sosial, Medan: Proyek Kerjasama Kantor Menteri Negara KLH-IKIP  Medan, 1998.
Penghulu, Idrus Hakim Dt. Rajo Rangkaian Mustika  Adat Basandi Syarak di Minangkabau, Bandung : Rosda, 1996.
Powell Sj. John, dan Loretta Brady, M.S. W., Tampilkan  Dirimu  : 25 Petunjuk berkomunikasi dengan Baik , ( edisi Indonesia), Yogyakarta: Kanisius, 1992.
Pranowo, M. Bambang, Islam  Faktual antara Tradisi dan Relasi Kuasa, Yogyakarta:  Adicita Karya Nusa, 1999.
Raharjo, Turnomo, Menghargai Perbedaan Kultural, Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Rajab, Muhammad, Sistem Kekerabatan di Minangkabau Padang : Center for Minangkabau Studies, 1969.
Rakhmat, Jalaluddin, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung : Rosdakarya, 2005.
Richars, I.A., The Filosophy of Rethoric, New York : Oxford University Press Galaxy Book, 1965.
Rumandor, Alex H.  (ed), Komunikasi Antarbudaya, Jakarta: Universitas Terbuka, 1995.
Salmadanis dan Duski Samad, Adat Basandi Syarak : Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau, Jakarta : Kartika Insan  Lestari Press, 2003.
Samovar, Larry A.,  Richard E. Porter dan Nemi C. Jaim, Understanding Intercultural Communication, Belmon California: Wadsworth Publishing Company, 1986.
Samovar, Larry A.,  Richard E.Porter dan  Edwin R. McDanel, Communication Between Cultures, Usa : Thomson Wadsworth, 2007.
Sanderson, Stephen K.  (edisi Indonesia), Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, Jakarta: Raja Wali Press, 1991.
Sarjono,  Agus R. (ed.), Pembebasan Budaya-Budaya Kita, Jakarta :  Gramedia, 1999
Schoorl, W. , Culture and Chage Among the Muyu, Leiden: KITLV Press, 1993.
Schrieke, BJO, Pergolakan Agama di  Sumatera  Barat, (terj) Sugarda Purbakawatja, Jakarta : Bharata, th.
Sitaram, K.S., dan Roy T. Cogdell, Foundations of Intercultural Communication, Columbus :  Charles E. Merril Co., 1976.
Sobur, Alex ,Semiotika Komunikasi, Bandung: Rosdakarya, 2006.
Soeprapto, H.R. Riyadi Interaksionis Simbolik: Perspektif Sosiologi Modern, Yogyakarta: Averroes Press Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2002.
Soeroto, Myrtha, Pustaka Budaya & Arsitektur Minangkabau, Jakarta: Myrtle Publishing, 2005.
Spitzberg, B., and Cupach, W, Interpersonal Communication Competence, (New York, Sage Publication, 1984.
Spradley, James P.,  Metode Etnografi, Tiara Wacana Yogyakarta, 1997.
Strauss, Anselm L.  and Corbin, Juliet Basic of Qualitatif Research, Gruonded Theory Prosedure and Tecniniques, London: Sage Publication, 1990.
Sudarsono, Seni Pertunjukan Jawa Tradisional dan Pariwisata  DIY,  Yogyakarta :  Proyek Javanologi, 1990.
Sujamto, Reorientasi dan Revitalisasi Pandangan  Hidup Jawa,  Semarang : Dahara Prses 1992.
Suseno, Franz Magis, Etika Jawa, Sebuah Analisa Fallsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Jakarta: PT Gramedia,  1993.

by. wakidul kohar

Dosen Fakultas Dakwah IAIN IB Padang

Doktor Dakwah dan Komunikasi

  1. A. Pendahuluan

Sejak tahun 1976, televisi telah dinikmati oleh sebahagian kecil masyarakat Indonesia. Sebagai tonggak dari penyebaran siaran televisi secara nasional ialah diluncurkannya satelit Palapa pada tahun itu, yang peresmiannya dilakukan oleh Kepala Negara tanggal 17 Agustus 1976. Tujuan utama penggunaan satelit Palapa itu ialah untuk mengatasi masalah komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah dan penduduk di seluruh Indonesia yang terpisah satu sama lain. Kemudian, salah satu fungsi satelit itu ialah untuk memperluas jangkauan siaran televisi ke seluruh pelosok tanah air. Melalui jaringan siaran televisi diharapkan berbagai pesan dan informasi tentang pembangunan dapat diteruskan serentak ke seluruh tanah air.(Kuswandi, 1996: vi)

Jumlah pesawat penerima televisi yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup tajam semenjak diluncurkannya satelit Palapa. Adanya usaha pembangunan yang meningkatkan pendapatan masyarakat, membuat jumlah pesawat penerima televisi yang dimiliki masyarakat semakin banyak. Sebagai contoh pada tahun 1976, jumlah pesawat yang ada di Indonesia, baru 632.949 buah (Alfian dan Chu, 1981). Empat tahun kemudian, yaitu tahun 1980, jumlahnya menjadi dua juta pesawat. Suatu kenaikan yang mencolok ialah antara tahun 1980 dan 1984, menjadi lebih dari tujuh juta buah pesawat. (Dikutip dari Kompas, 19 Desember 1984), (Kuswandi, 1996) Suatu perkembangan yang sangat berarti bagi dunia televisi di Indonesia ialah dengan diizinkanya pemancar televisi swasta untuk mengudara. Dengan demikian, pada tahun 1989 mulailah siaran RCTI sebagai televisi swasta pertama mengudara, dan diikuti TPI dua tahun kemudian, dewasa ini ada beberapa televisi swasta yang mengudara di Indonesia di samping televisi publik (TVRI).

Akses Nasional Stasiun TV 2003 – 2004
Jenis Televisi RCTI SCTV MTV TPI ANTV Metro TV Trans TV Lativi Global TV TV 7
Jumlah Transmiter 47 32 23 15 11 51 10 8 6 10
Penonton 46% 43% 42% 35% 30% 16% 20% 21% 15% 21%
Dari Total Populasi Indonesia

Kenyataan ini menyebabkan pertelevisian di Indonesia tidak lagi bersifat menonton seperti yang dialami TVRI selama kurang lebih 27 tahun (1962 – 1989). Televisi sekarang ini harus dilihat dari berbagai aspek. Media layar gelas ini boleh dikatakan sudah exist. Selain merupakan suatu kenyataan sosial, televisi juga menjadi bagian dari irama kehidupan masyarakat. Tanpa siaran televisi di rumah, akan terasa ‘sepi’. Masyarakat kita terdiri dari aneka warna. Karena itu, realitas budaya dari televisi harus diperhatikan. Dewasa ini, media massa Barat – cetak dan elektronik – dengan program-programnya yang memperlihatkan kerusakan moral dan kekerasannya, sedang merobohkan dinding yang menjadi tembok pemisah antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di Barat, namun juga di negara-negara lain karena besarnya infiltrasi media Barat di berbagai penjuru dunia. Dengan kata lain, anak-anak zaman kini dibebaskan untuk melihat apa yang seharusnya hanya ditonton oleh orang dewasa dan hal ini dapat berdampak buruk bagi anak-anak tersebut.

Dalam banyak hal, televisi memang memiliki beberapa cirri khusus yang berbeda dari jenis dan bentuk media lainya. Sajian gandanya, gambar dan suara, telah mengantarkan media ini pada posisinya yang khas dan menarik. George Girbner dan Larry Gross dalam tulisanya “The Scary World of Television’s Heavy Viewer”, menyebutkan bahwa:

“Television is different from all other media. From cradle to grave it penetrates nearly every home in the land. Unlike newspaper and magazines, television does not requireliteracy. Unlike the movies, it runs continuously, and once purchased, cost almost nothing. Unlike radio, it can show as well as tell. Unlike the theater or movies, it does not require leaving your home”

Perkembangan dan perubahan media televisi, baik dalam programnya maupun dalam peningkatan teknologinya, akan menawarkan cara-cara baru bagi masyarakat. Pada gilirannya, sangat mungkin apabila pola konsumsi informasi yang baru ini juga akan berakibat pada pembentukan gaya hidup bahkan budaya masyarakat.(Saeful, 1999: 99)

  1. B. Pembahasan
  2. 1. Masyarakat dan Informasi

Informasi sudah menjadi kebutuhan manusia yang esensial untuk mencapai tujuan. Melalui informasi, manusia dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitarnya, memperluas cakrawala pengetahuannya, sekaligus memahami kedudukan serta peranannya dalam masyarakat. Saat ini perkembangan era informasi dinilai sebagai kekuatan keempat di dunia. Bergesernya tata nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri akibat dari perkembangan era informasi. Dengan hadirnya media massa, baik cetak (suratkabar, majalah, tabloid) maupun elektronik (radio, televisi, dan film) dalam berbagai sajian isi atau pola acaranya, otomatis menghembuskan era baru yang secara perlahan memasuki dan merambah tata nilai dan norma masyarakat perkotaan sekaligus pedesaan yang terpencil sekalipun. Berdasarkan hal itu, maka kita perlu memikirkan kembali intensitas pengaruh media massa sebagai konsekuensi logis dari wujud pembangunan masyarakat seutuhnya.

Menjelang abad informasi dan industri teknologi komunikasi yang semakin melebar ke seluruh penjuru, kita harus segera mempersiapkan diri membina dan mengarahkan manusianya dengan seperangkat pengetahuan yang benar-benar matang. Ini dapat ditempuh dengan cara penyebaran informasi yang merata ke seluruh kepulauan di Nusantara, mendirikan sarana komunikasi dan informasi sekaligus menempatkan penyuluh pembangunan di desa-desa, menyesuaikan system pendidikan dengan perkembangan zaman, mempersiapkan “katup pengaman” untuk mencegah terjadinya “kejutan” dan konflik budaya. Apabila hal tersebut dilakukan, kualitas budaya dan manusia untuk menuju masyarakat informasi akan tercapai sesuai dengan dengan cita-cita pembangunan nasional.(Kuswandi, 1996:73)

Suatu revolusi baru dalam siaran televisi yang diarahkan kepada transformasi budaya yang berperikemanusiaan harus didorong penumbuh kembangannya melalui program-program siaran yang bermutu, mencerdaskan, dan mencerahkan.(Suwardi, 2006:5)

Daftar Pustaka

Muhtadi, Asep Saeful, Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktek, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Kuswandi, Wawan, Komunikasi Massa: Sebuah Analisis Media Televisi, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Suwardi, Purnama, Seputar Bisnis dan Produksi Siaran Televisi,Padang: TVRI Sumbar, 2006

by. Usman

Dosen Fakultas Dakwah IAIN IB Padang

Oleh: padangkomunikasi | April 26, 2010

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.